HADIRI PENYERAHAN LKPP : Wabup Ketapang, Farhan, menghadiri penyerahaan LKPP di Jakarta, Senin (8/7).
JAKARTA, MENITNEWS.id – Wakil Bupati Ketapang, Farhan, menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (8/7). Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin serta jajaran kabinet Indonesia Maju.
Jokowi menerima langsung penyerahan LHP LKPP tahun 2023 dari Ketua BPK RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.
“Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah tahun ini,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi mengingatkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban. “Sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik,” kata Jokowi.
Terakhir, Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD semakin baik.
Sementara itu, Wakil Bupati Ketapang, Farhan, memberikan ucapan selamat kepada Pemerintah Pusat yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-8 kalinya. Farhan juga akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan Bapak Presiden dalam pidatonya.
“Kami tadi hadir sekaligus mendengarkan arahan Bapak Presiden serta Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dari arahan tersebut, kita akan menindaklanjuti apa yang menjadi perhatian Bapak Presiden, sebagaimana yang telah kita laksanakan selama ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. (*)
